Menggagas terbentuknya Lembaga Konsultasi Kepegawaian di Kota Cirebon
Latar Belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai individu maupun sebagai warga Negara memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan sosial yang layak sebagaimana dijamin dalam sila kelima Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-unda...
PROBLEMA DIKLATPIM
Latar Belakang Humas Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2014, menyatakan bahwa tercatat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai dengan akhir 2013 adalah 4,46 juta orang. Dalam kurun waktu 10 tahun pertu...
DSPPPA KOTA CIREBON TERIMA KUNKER KABUPATEN BANDUNG DAN KENALKAN p2tp2a dan LSM WADUL BAE DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA CIREBON
CIREBON- Dalam rangka menjalin silahturahmi sekaligus bertukar informasi program-program perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di Kota Cirebon, Pemerintah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Ke...
NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL UMUM BAGI PNS SKP 2017
Oleh : Drs. Handaru. M.Si Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan (Permenpan dan Refor...
Jabatan Aparatur Sipil Negara
Oleh : Drs. Handaru. M.Si Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjadi tidak berlaku lagi. Secara substansi Undang-Undang tent...
Terkini
Terpopuler
