Perkuat Kolaborasi, Pemkot Cirebon Dukung MBG untuk Pemenuhan Gizi dan Perputaran Ekonomi

Bandung - Pemerintah Kota Cirebon mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya strategis meningkatkan kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat. Program ini dipandang sebagai salah satu prioritas utama daerah, khususnya dalam memastikan tumbuh kembang anak sekolah serta perlindungan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/12/2025). Forum ini menjadi ruang sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memperkuat tata kelola Program MBG di daerah.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan,  Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia,  Dadan Hindayana, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta seluruh kepala daerah dan sekretaris daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam forum tersebut dipaparkan pula standar pemenuhan gizi yang wajib dipenuhi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, termasuk aspek keamanan pangan dan kualitas layanan.

Selain fokus pada pemenuhan gizi, rapat koordinasi ini menekankan pentingnya pelibatan UMKM lokal sebagai pemasok dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Skema kemitraan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dengan tetap mengedepankan standar gizi dan keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pelaksanaan Program MBG dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat melalui pemanfaatan komoditas lokal. Sayuran, ikan, dan ayam dari daerah diharapkan menjadi bagian utama rantai pasok program tersebut, dengan pendampingan pemerintah hingga tingkat desa.

“Forum ini menegaskan bahwa Program MBG merupakan prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Badan Gizi Nasional berperan sebagai pelaksana utama, sementara pemerintah daerah menjadi penggerak implementasi di lapangan,” ujar Zulkifli Hasan dalam arahannya.

Menko Pangan juga menekankan pentingnya konsistensi penerapan standar SPPG agar layanan pangan bagi anak sekolah serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap aman dan bernilai gizi tinggi. 

"Keberlanjutan layanan SPPG, termasuk kesiapan fasilitas dan kapasitas produksi, harus menjadi perhatian serius," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Program MBG harus mampu meningkatkan daya saing daerah, memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, serta menghadirkan rasa keadilan sosial. 

“Ada tiga titik tekan penting dalam pelaksanaan Program MBG yang kami sampaikan dalam kegiatan ini,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, perputaran dana Program MBG di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Oleh karena itu, dukungan sektor perbankan sangat dibutuhkan, khususnya melalui skema pembiayaan berbunga ringan. Selain itu, program ini diharapkan menjadi siklus ekonomi yang melibatkan petani dan peternak lokal sebagai pemasok utama kebutuhan pangan MBG.

“MBG harus menjadi pasar langsung bagi petani dan peternak. Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, harga menjadi lebih kompetitif dan menguntungkan semua pihak,” tegas Gubernur.

Ia juga mendorong keterlibatan sekolah melalui kegiatan edukatif seperti beternak ayam, menanam sayuran, padi, dan pisang sebagai bagian dari pembelajaran berbasis praktik.

"Jika itu berjalan, maka uang yang beredar dalam program MBG itu akan beredar dari tangan ke tangan, dari saku ke saku masyarakat. Sehingga akan melahirkan daya dukung dan daya dorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, memaparkan kesiapan Kota Cirebon dalam mendukung Program MBG. Hingga saat ini, Kota Cirebon merencanakan 40 SPPG, dengan 30 SPPG telah terbangun, 10 SPPG lainnya sedang tahap pembangunan. Total 17 di antaranya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dan 13 masih dalam proses.

Adapun sasaran penerima manfaat Program MBG di Kota Cirebon yang telah terlayani meliputi 65.121 anak sekolah dari jenjang TK/PAUD hingga SMA/MA/sederajat, serta 2.369 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Total penerima manfaat yang telah mendapatkan layanan MBG mencapai 67.490 orang.

“Pemerintah Kota Cirebon mendukung penuh pelaksanaan Program MBG karena kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat merupakan prioritas utama. Pemanfaatan UMKM lokal sebagai mitra juga menjadi langkah positif untuk menggerakkan ekonomi daerah, dan hal ini akan terus kami evaluasi serta kembangkan ke depannya,” pungkas Wakil Wali Kota.

Dokumentasi : Dede Sofyan Hadi

Pengolah Informasi : Mike Dwi Setiawati

Narahubung: Admin Prokompim (082120387359)

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kota Cirebon

Jalan Siliwangi No. 84, Kota Cirebon, 45124

Instagram: @prokompimkotacirebon